JAKARTA – Kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya stabil ikut berdampak pada kinerja pelaku usaha di dalam negeri. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan bahwa saat ini pelaku usaha relatif menganggap kondisi bisnisnya mengalami stagnansi. Sebagian di antaranya memang merasakan pertumbuhan, tapi diklaim lambat dengan kisaran di bawah 5 persen.
Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani membeberkan bahwa dari survei yang dilakukan ke 2.000 pengusaha, 42 persen mengaku mengalami stagnasi usaha. Sementara 72 persen pengusaha mengaku mengalami pertumbuhan penjualan yang lambat, yakni kurang dari 5 persen. ”Masalah utama yang diungkap pengusaha adalah tingginya biaya transportasi dan logistik. Ada 68,8 persen pengusaha yang mengeluhkan isu ini,” ujar Shinta.
Sementara itu, 50 persen pengusaha menganggap angka nilai tukar dan tingginya suku bunga masih tidak kompetitif. Sekitar 50 persen pengusaha juga terkendala oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terampil untuk Industri. Selanjutnya, 64 persen pengusaha disebut belum mengetahui soal aspek Environmental, Social, and Governance (ESG), padahal ini menjadi tren bisnis ke depan. ”Kondisi nilai tukar dan suku bunga yang tidak kompetitif menjadi beban,” tambah Shinta.
Shinta menyebut bahwa tak mudah bagi pelaku usaha dalam negeri untuk mendapatkan momentum mengakselerasi kinerja dengan situasi saat ini. Situasi yang dimaksudkan adalah kondisi perekonomian global yang tidak di stabil. Di sisi lain, di domestik sendiri, masih banyak kebijakan-kebijakan yang dianggap menantang untuk dihadapi.
Salah satunya Shinta menyoroti kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Shinta mengatakan bahwa kenaikan PPN 12 persen akan memicu penurunan daya saing produk dalam negeri di pasar terhadap impor.
Menurut Shinta, naiknya PPN bakal berdampak langsung kepada daya beli konsumen. Shinta menyebut pemerintah harus menyiapkan langkah terhadap hal tersebut. ”Dengan kondisi sekarang pasti akan pengaruh ke daya beli. Nah ini kemudian harus dijaga pemerintah gimana caranya membantu dari segi konsumennya,” beber Shinta.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti sepakat bahwa kondisi perekonomian nasional masih dibayang-bayangi ketidakpastian. Hal ini membuat pihaknya pesimistis angka pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5 persen pada tahun ini. Esther mengatakan, berdasarkan perhitungan yang dilakukan, pihaknya memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,8 persen pada tahun ini. Angka proyeksi itu lebih rendah dari target pemrintah di angka 5,2 persen. “Indef prediksi hanya 4,8 persen, melihat kondisi global dan domestik, moderat bukan pesimis,” ujarnya.
Menurut Esther, perekonomian Indonesia sampai dengan saat ini masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga, yang kontribusinya lebih dari 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal ini kemudian membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap ketidakpastian yang berdampak terhadap daya beli masyarakat. ”Dampak nyata dari ketidakpastian terlihat dari harga pangan yang tinggi, sehingga membuat daya beli masyarakat berkurang,” tambahnya.
